Namun, momentum dan euforia ini berubah menjadi polemik pada minggu-minggu terakhir Maret 2023. Debat yang memanas tentang keikutsertaan tim muda Israel melibatkan pejabat pemerintah, politisi, dan aktivis sosial, khususnya Gubernur Bali dan Jawa Tengah, Wayan Koster dan Ganjar Pranowo. , masing-masing.
Wayan merujuk pada trauma warga provinsinya akibat Bom Bali 2002 meski sudah ada jaminan keamanan dari Kapolda Bali untuk ajang U-20, sementara Ganjar dengan canggung menyatakan mendukung suksesnya Piala tapi menolak kehadiran Israel di Indonesia. Beberapa organisasi dan partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyuarakan keberatannya.
Hampir sebulan berlalu sejak keputusan FIFA membatalkan hak tuan rumah Indonesia. Jika dipikir-pikir, episode ini menimbulkan alarm dalam hal koordinasi dan implementasi kebijakan di Indonesia.
RISIKO POLITIKASI PERISTIWA INTERNASIONAL
Pertama, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti banyak negara mayoritas Muslim lainnya, sebagai konsekuensi amanat konstitusi Indonesia. Dalam kerangka peraturan yang ada, kedua gubernur telah mengutip Peraturan Menteri Luar Negeri No 3 Tahun 2019 ketika menolak kehadiran pemain Israel, meskipun kementerian luar negeri telah mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak boleh digunakan seperti itu.
Di sini, tampaknya hanya ada sedikit atau tidak ada koordinasi lintas kementerian dan departemen terkait untuk mengidentifikasi semua konsekuensi dari kebijakan ini atau untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya.
Indonesia memiliki sejarah yang sulit atas isu atlet Israel dalam olahraga. Pada tahun 1958, Indonesia, Turki dan Sudan keluar dari kualifikasi Piala Dunia untuk menghindari bermain melawan Israel. Selama Asian Games 1962, pemerintah Indonesia menolak mengeluarkan visa bagi peserta Israel. Pada 2006, Indonesia mundur dari turnamen tenis internasional karena digelar di Tel Aviv.
Posted By : keluar hk